Iwan Syahril Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdas Dikmen) mengatakan, berdasarkan data World Health Organization (WHO), setiap tahun sekitar 3.000 sampai 5.000 anak lahir dengan kondisi down syndrome.
Hingga kini, kata dia, diperkirakan terdapat 8 juta penderita down syndrome di seluruh dunia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek melalui kebijakan Merdeka Belajar selalu berpihak pada setiap anak dan terus mendorong tumbuhnya sekolah-sekolah inklusi.
Hal ini disampaikan Iwan dalam rangka Peringatan Hari Down Syndrome Internasional dengan menggelar Webinar Pendidikan Khusus yang bertema “Pendidikan Bermutu Bersama Kami”, Selasa (14/3/2023).
Iwan mengajak masyarakat untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan bagi semua anak tanpa memandang perbedaan.
“Prinsipnya, sekolah hadir memberikan kesetaraan hak bagi setiap anak dan menghadirkan pembelajaran yang mengakomodir semua peserta didik termasuk bagi penyandang disabilitas,” tutur Iwan.
Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) per Desember 2022, sebanyak 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusi baik di jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta. Dari jumlah satuan pendidikan tersebut, sebanyak 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus telah melaksanakan pembelajaran di dalamnya.
Lebih lanjut, Iwan Syahril berpesan kepada masyarakat agar terus memberikan motivasi dan kekuatan psikologis bagi orang tua anak down syndrome. Selain itu, Iwan juga mengajak masyarakat agar memberikan ruang bagi anak-anak down syndrome untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya.
“Semoga kita selalu diberi kekuatan dalam mewujudkan cita-cita, mimpi bersama dalam mewujudkan pendidikan inklusif, adil, dan merata bagi seluruh anak-anak di Indonesia,” harap Iwan.
Dalam kesempatan yang sama, Franka Makarim Ketua Dharma Wanita Pusat mengajak masyarakat untuk bersama-sama menguatkan tekad mewujudkan pendidikan yang kondusif dan suportif. Dikatakan Franka, masih banyak anak-anak down syndrome yang mengalami diskriminasi karena kondisi yang dimiliki. Hal tersebut tidak hanya merugikan anak, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya.
“Setiap anak memiliki potensi yang dapat mendukung kemajuan masyarakat serta bangsa dan negara. Oleh karena itu, sosialisasi publik yang lebih luas perlu dilakukan agar pola pikir dan pemahaman orang tua, guru, dan masyarakat umum terus berubah dalam menyikapi down syndrome,” ujar Franka.
Hari down syndrome sedunia mengangkat tema “With Us for Us”. Melalui tema ini, diharapkan masyarakat dapat meninggalkan stigma masa lalu yang menganggap anak-anak down syndrome sebagai objek yang memerlukan orang lain bahkan ketergantungan pada pertolongan orang lain.
“Mari kita ciptakan dunia yang ramah dan memberikan perilaku adil bagi mereka, menerima kehadiran mereka dengan tidak memandang sebelah mata. Kita meyakini bahwa mereka memiliki potensi, rasa, mimpi, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat,” imbau Franka.
Sementara itu, Kartini Rustandi Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat agar memantau perkembangan anak sejak dalam kandungan guna meminimalisir terjadinya down syndrome. Sejak masa kehamilan, orang tua bisa melakukan pemeriksanaan di tempat layanan kesehatan. Kemudian, setelah lahir bisa memantau pertumbuhan anak, menstimulasi anak dengan mengenali tanda serta gejala yang terjadi pada tumbuh kembang anak.
“Saat ini sudah ada buku kesehatan untuk anak sejak dalam kandungan ibunya, maka seharusnya orang tua dapat memantaunya. Di sini saya harap peran ibu-ibu Dharma Wanita dan Bunda PAUD bisa membantu untuk memantau,” tutur Kartini.
Senada dengan Kartini, Noni Fadhilah Pendiri Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS), menekankan pola asuh bagi anak down syndrome.
“Butuh kesabaran dalam pengasuhan, dan bukan hanya orang tua yang berperan tetapi juga lingkungan diharapkan dapat berperan aktif dalam tumbuh kembang penyandang down syndrome,” ujar Noni.
Selanjutnya, Joko Yuwono, salah satu anggota Asosiasi Profesi Ortopedagogik Indonesia (APOI) berharap agar pemerataan pendidikan inklusi dapat diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia.
“Akses pendidikan di Indonesia sekarang sudah terbuka lebar, baik melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusi. Semoga akses ini semakin merata dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” harap Joko. (faz/ipg)